Ridwan, M.T

Lecturer UIN Ar-raniry Banda Aceh

Pelayanan Publik Masa New Normal

New Normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yg sebelumnya tidak ada sebelum pandemi. Definisi lain dari New Normal adalah upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Memasuki masa New Normal setelah kebijakan stay at home atau work from home diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona.

Tujuan utama New Normal agar warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Bukan pula menjadikan masa New Normal untuk bebas menciptakan keramaian.  Masa New Normal akan berjalan dengan baik ketika Pemerintah melakukan upaya yang sistematis, terkordinasi dan konsisten dalam melakukan pnegawasan publik (law enforcement). Upaya ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penderita Covid-19.

New Normal Pelayanan Publik

Pada sektor pelayanan publik pasca berlakunya Pandemi covid-19, ada keharusan bagi kita untuk “Hidup Bersama” dengan virus Corona. Makna Hidup Bersama ini mengandung arti “Masyarakat dipersilakan beraktivitas secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan”. Untuk menciptakan pelayanan publik pada masa new normal ini, diperlukan suatu strategi oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita ambil contoh untuk pelayanan publik pada masyarakat Gampong di kantor Desa, kantor Kecamatan ataupun kantor Pemerintah Kabupaten. Dalam hal pengurusan surat atau Dokumen lainnya, diperlukan suatu Prosedur yang harus mengikuti panduan masa New Normal agar penyebaran covid-19 tidak semakin meningkat.

Peran Teknologi

Teknologi sangat berperan memasuki masa New Normal. Pada masa WFH atau berkerja di rumah, dapat di lihat munculnya beberapa teknologi yang membantu para pekerja untuk dapat bekerja secara jarak jauh. Kita mengenal adanya Teleconferencing online, belajar daring, belanja daring, menikah secara online, dsb. pada sektor Pelayanan Publik, peran teknologi dapat digunakan untuk memberikan pelayanan maksimal dengan syarat utama mencegah penyebaran virus covid-19.

Inti dari pelayanan publik adalah melayani publik sebaik mungkin, dan segala daya upaya dapat dilakukan meskipun kita harus hidup berdamai dengan wabah yang ada di sekitar kita. Berikut beberapa faktor kecil yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Gampong, Kecamatan dan Kabupaten dalam memberikan pelayanan Publik pada masa New Normal.

Pertama, Faktor Insfrastruktur Teknologi

Sudahkan setiap Kantor di tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten di Aceh terhubung dalam satu jaringan. Jaringan Internet merupakan salah satu faktor utama dalam masa New Normal. Banyaknya jumlah pengguna yang mengakses jaringan internet tentu dibutuhkan koneksi yang cepat pada suatu kantor. Penggunaan jaringan yang kapasitas kecil atau lambat akan menyebabkan Pelayanan melambat dan tidak maksimal. Kita tahu, pada suatu kantor pemerintah, terdapat banyak Aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan. Kebanyakan besar aplikasi terkoneksi dengan jaringan internet.

Kedua, Aplikasi Terintegrasi

Pelayanan pada kantor pemerintah dewasa ini sudah menggunakan aplikasi. Misal, di Pemerintah Gampong ada aplikasi SIM GAMPONG, di kecamatan ada aplikasi Pengurusan Surat/Dokumen secara online dan di pemerintah Kabupaten/Kota ada juga kita kenal aplikasi untuk pengurusan perijinan secara online. Beragam aplikasi tersebut dapat memudahkan pekerjaan untuk pelayanan kepada warga. Namun, kadang muncul persoalan, sudahkan terintegrasi semua aplikasi tersebut?

Kita ambil contohnya, Misal Seorang warga yang akan melakukan pengurusan dokumen kependudukan. Proses awalnya harus membuat surat ditingkat Gampong yang diketahui Kepala Desa. Setelah selesai, baru kemudian di tingkat kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi Camat baru kemudian di tingkat Kabupaten. Segala proses yang dilewati ini tentu akan menimbulkan interaksi (Physical) di beberapa tempat, dan ini akan sangat berpotensi menimbulkan penyebaran covid-19.

Lain halnya, apabila ketiga Kantor Pemerintah tersebut saling terintegrasi dalam satu aplikasi. Proses awal pengurusan di Kantor Kepala Desa dapat langsung diteruskan ke Kantor Camat dan seterusnya ke kantor Kabupaten hanya dengan menggunakan aplikasi yang saling terintegrasi. Model seperti ini dapat mengurangi interaksi fisik warga. Pelayanan seperti ini contohnya adalah Mall Pelayanan Publik.

Ketiga, Kearifan Lokal

 

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal dalam arti luas tidak terbatas pada norma-norma dan nilai-nilai budaya, tetapi juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika.

Makna kearifan lokal disini, bagaimana menciptakan kantor yang memberikan ruang atau tempat dengan memperhatikan Budaya dan Adat daerah tersebut. Misalnya, di Aceh dulu adanya penempatan “Guci” pada rumah2 yang bertujuan untuk mencuci kaki sebelum memasuki rumah. Hal ini bisa diterapkan pada kantor-kantor Pemerintah, dengan menyediakan Air dalam Guci dapat mengingatkan kembali cara Orang Tua kita dahulu dalam upaya pencegahan penyakit dengan cara sederhana.

Keempat, Kesehatan Pelayan Publik

Mungkin yang berbeda saat ini adalah para pelayan publik yang masih muda dan semangat melayani itu akan bersarung tangan, ber-face-shield dan menggunakan masker. Inilah new-normal yang harus kita jalani di masa pandemi ini, dan sangat mungkin menjadi hal yang biasa dalam beraktifitas selanjutnya.

Referensi dari berbagai sumber.