Ridwan, M.T

Lecturer UIN Ar-raniry Banda Aceh

Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Untuk ASN

ridwanmerdu.com | Wawasan kebangsaan merupakan salah satu pendalaman materi dalam upaya bela negara. Sebagai warga negara yang baik, cinta tanah air merupakan salah satu keharusan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan. Jika semua warga negara mempunyai jiwa kebangsaan yang tinggi, maka kemajuan Indonesia akan maksimal.

Materi wawasan kebangsaan merupakan salah satu materi yang disampaikan dalam kegiatan DiklatSar CPNS tahun 2018. Sebagai pemateri yaitu Bapak Zulkhaidir, Widyaiswara dari Badan Diklat keagamaan (BDK) Aceh. Ada beberapa sub materi yang disampaikan untuk menumbuhkan jiwa cinta tanah air kepada peserta Diklatsar.

Ketahanan Nasional

Sebagai negara dengan jumlah kepulauan terbesar di dunia, posisi geografis Indonesia membentang pada koordinat 6 LU – 11.08’ LS dan 95 BT – 141.45’ BT dan terletak di antara dua benua, Asia di utara, Australia di Selatan, dan dua samudera yaitu Hindia/Indonesia di barat dan Pasifik di timur. Dalam perspektif geopolitik, bentangan posisi geografis ini tentu saja menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki bargaining power dan bargaining position strategis dalam percaturan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa ruang merupakan inti dari geopolitik karena di sana merupakan wadah dinamika politik dan militer (kemhan.go.id).

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), ketahuan terhadap wawasan kebangsaan menjadi pedoman untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Fakta yang terjadi sekarang, hampir sebahagian besar PNS rapuh terhadap wawasan kebangsaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga hal ini terjadi, salah satunya adalah Belum optimalnya pembentukan karakter bangsa. Beberapa faktor lainnya adalah memudarnya rasa cinta tanah air, makin rendahnya penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, rasa solidaritas sosial dan kekeluargaan, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh, cepat menyerap budaya global yang negatif, kurang mampu menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan budaya bangsa dan tidak merata kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi ASN untuk dapat dipelihara dan dikembangkan. Beberapa hal yang perlu dipelihara yaitu Keutuhan kewilayahan Wilayah, Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan berbangsa dan bernegara, konsep wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai cauan operasional serta kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil-hasil pembangun. Sedangkan beberapa hal yang perlu dikembangkan yaitu Menggali, menghimpun, mengindetifikasi, mendiskripsikan dan menyusun Peta Budaya dan Bahasa Nasional, Kontak lintas budaya, Pendidikan Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya adaptasi.

Sebagai bahagian akhir dari merajut wawasan kebangsaan, setiap ASN harus punya mimpi Indah untuk bersama-sama memperkuat keutuhan bangsa dan negara.

“Alangkah indahnya jika keberagaman Ras, Agama, Suku dan Golongan dapat dijadikan modal bersama untuk Membangun Indonesia”

NASIONALISME

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Thomas R. Dye dalam bukunya berjudul Understanding Public Policy yang diterbitkan pada tahun 1981 menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini mencakup pengertian yang sangat luas. Segala hal yang merupakan tindakan pemerintah maupun diamnya pemerintah terhadap sesuatu disebut sebagai kebijakan publik.

Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana (eksekutor) yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan.

Undang-Undang ASN memberikan jaminan kepada apara tur sipil (birokrat) bebas dari intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. UU ASN dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme yang memadai sebagai sebuah persyaratan. Pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan.

ASN Berintegritas Tinggi

Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam UU ASN. Berdasarkan pasal 5 UU ASN ada dua belas kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu:

  • Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  • Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  • Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  • Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan etika pemerintahan;
  • Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
  • Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  • Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  • Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  • Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  • Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  • Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN

Implementasi ASN

Setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa
menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu pegawai ASN harus memiliki karakter kepublik-an yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkahlangkah pelaksanaan kebijakan publik.